Terkait Putusan MA, Sikap KPU Keluar Usai Salinan TUN

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan sejumlah ahli hukum tata negara guna membahas silang putusan antara Putusan Uji Materi Mahkamah Agung (MA) tentang PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan anggota DPD rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik.
Pertemuan yang dilakukan sederhana pada intinya meminta masukan dan penjelasan dari para ahli hukum tata negara terutama melihat situasi yang dihadapi KPU dalam menyikapi kedua putusan tersebut. “Hari ini kami baru mendengarkan masukan dari para ahli hukum, jadi jangan tanya KPU memutuskan apa. Kami (juga) masih menunggu satu lagi (salinan) putusan dari PTUN, bunyinya seperti apa baru kami akan ambil kebijakan sikap kami,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di hadapan para wartawan di Kantornya, Rabu (12/11/2018).
 
Arief mengatakan pencermatan penting untuk dilakukan supaya tindaklanjut yang diambil oleh lembaga yang dipimpinnya komprehensif dan tidak saling bertentangan. “Kami harus mengkaji secara utuh seluruh salinan putusan baik dari MK, MA maupun TUN supaya tidak ada perdebatan lagi tentang tindaklanjut oleh KPU,” lanjut Arief.
 
Arief berharap putusan berseberangan semacam ini tidak terjadi lagi diwaktu yang akan datang. Terutama apabila peradilan pemilu di Indonesia sudah benar terbentuk. “Ke depan ini yang menjadi harapan KPU proses peradilan KPU bisa terbentuk sehingga seluruh proses sengketa bisa diselesaikan dalam satu peradilan,” tambah Arief.
 
Untuk diketahui Putusan Uji Materi MK yang dikeluarkan Senin 23 Juli 2018 pada intinya melarang calon anggota DPD di Pemilu 2019 mempunyai jabatan sebagai pengurus partai politik. Berbeda dengan Putusan Uji Materi MA tertanggal 25 Oktober 2018 yang meminta agar calon DPD menjabat pengurus partai politik pada Pemilu 2019 tetap diperbolehkan mengikuti kontestasi. Adapun putusan TUN yang dikeluarkan 14 November 2018 pada intinya membatalkan SK KPU yang mencoret Oesman Sapta Odang yang berlatar belakang pengurus partai politik sebagai calon perseorangan DPD untuk Pemilu 2019. “Kalau SK dibatalkan maka kami harus terbitkan SK baru,” jelas Arief.
 
Ahli Dorong KPU Ikuti Putusan MK
 
Sementara itu tiga ahli hukum yang hadir dalam pertemuan ini sepakat mendorong KPU untuk lebih mengikuti putusan MK dibanding putusan MA. Sebagaimana yang disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari yang memandang bahwa putusan MK final and biding yang mengikat siapapun, termasuk putusan MA yang harus memahami dan mengikutinya dengan baik dan benar. Menjalankan putusan MA atau TUN yang memperbolehkan satu orang calon anggota DPD menjabat pengurus partai politik menurut dia juga telah mengabaikan prinsip penyelenggaraan pemilu yang sama dan setara. “Menghilangkan prinsip fairness, dan melanggar prinsip keadilan penyelenggaraan pemilu,” ucap Feri.
 
Pakar Hukum Universitas Udayana, Jimmy F Usfunan menilai bahwa putusan yang dikeluarkan MA terkait uji materi berbeda konteks dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh KPU. Tindakan administratif sendiri menurut dia jelas ranahnya pada PTUN yang sifatnya terakhir, sementara uji materi sifatnya evaluasi peraturan KPU dibatalkan atau tidak. Dia pun mengatakan bahwa saat ini yang bisa diberikan pencerahan kepada KPU apakah tetap menjalankan konstitusionalitas sebagaimana putusan MK atau seolah memberikan keistimewaan kepada satu orang untuk bisa tetap mencalonkan sebagai perseorangan sekaligus menjabat sebagai pengurus partai.
 
Pakar Hukum dari Kolegium Jurist Institute, Auliya Khasanofa menganggap aneh putusan MA yang menyebut aturan pelarangan calon perseorangan DPD menjabat pengurus partai politik baru berlaku untuk pemilu berikutnya. Dia mengatakan bahwa isi dari UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 jelas hanya mengatur mekanisme Pemilu 2019. “Kalaupun putusan itu sah dalam konteks pencoretan nama satu calon DPD tidak ada satupun yang mengacu pada aturan 2024 tapi 2019, jadi PKPU mengatur bukan untuk pemilu selanjutnya tapi pemilu 2019 akan datang,” jelas Auliya. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)
https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6836/Terkait-Putusan-MA-Sikap-KPU-Keluar-Usai-Salinan-TUN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *